Berani tapi populer: Menteri Keuangan baru Indonesia, Purbaya, menuai pujian publik namun membuat investor khawatir

Dalam dua bulan sejak ia menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa telah menjadi berita utama karena langkah-langkah fiskalnya serta pernyataannya.

Ia telah mengalihkan “dana cadangan” Indonesia dengan tujuan untuk menstimulasi perekonomian, membuka jalan bagi peningkatan belanja pemerintah dengan mengorbankan defisit yang semakin melebar, dan mengeluarkan serangkaian pernyataan yang terkadang bertentangan dengan rekan menteri dan pejabat senior. 

Dulunya seorang teknokrat yang tidak banyak dikenal karena memimpin lembaga penjamin simpanan, Purbaya dengan cepat menjadi salah satu wajah yang dikenal di pemerintahan dengan apa yang dikatakan pengamat sebagai gayanya yang kurang ajar dan tanpa filter.

“Beliau tidak takut mengungkapkan pendapatnya dan menghindari jargon keuangan teknis agar masyarakat awam dapat memahami apa yang ingin beliau lakukan terhadap perekonomian,” ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom di lembaga pemikir Center of Reform on Economics (CORE), kepada CNA.   

Dalam sebuah studi yang dirilis oleh firma riset Indikator Politik pada 8 November, Purbaya terpilih sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketiga, sebuah prestasi menurut ukuran apa pun untuk seseorang yang, hingga saat ini, tidak dikenal di luar lingkaran kebijakan ekonomi Indonesia. 

Lebih dari 1.200 orang disurvei oleh firma riset tersebut dari 20 hingga 27 Oktober untuk menandai tahun pertama Prabowo menjabat. 

Namun ada tanda-tanda bahwa beberapa investor dan analis kurang menyukai Purbaya.

Perubahan kebijakannya dipandang sebagai perubahan tajam dari pendekatan penuh perhitungan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati , yang menjabat sebagai menteri keuangan di bawah tiga presiden dan merupakan mantan direktur pelaksana Bank Dunia yang sangat dihormati karena kehati-hatian fiskalnya.

Hanya beberapa hari setelah dilantik pada awal September, Purbaya mengumumkan akan menarik dana sebesar US$27 miliar yang ada di kas pemerintah Indonesia yang telah ditabung Sri Mulyani dari surplus masa lalu. 

Sejak saat itu, menteri telah menarik setengah dari surplus anggaran terakumulasi (SAL) ini dan menyuntikkannya ke bank-bank milik pemerintah  untuk meningkatkan likuiditas mereka , sebuah langkah yang ia yakini akan merangsang perekonomian. 

“(Investor) khawatir karena (Purbaya) menggunakan dana yang seharusnya digunakan pada saat darurat untuk menstabilkan rupiah atau meringankan dampak guncangan ekonomi seperti krisis keuangan atau pandemi lainnya,” kata Tauhid Ahmad dari lembaga think tank Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Risiko guncangan ekonomi seperti itu makin meningkat, demikian peringatan Bhima Yudhistira dari lembaga pemikir Center of Economic and Law Studies (CELIOS), saat ekonomi global terguncang akibat keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif besar-besaran pada hampir semua negara perdagangan utama.

Purbaya mengaku masih mengkaji sisa dana surplus yang terkumpul itu akan digunakan untuk apa, namun memastikan seluruhnya akan digunakan.

Pria berusia 61 tahun ini memulai karier profesionalnya pada tahun 1980-an dan 1990-an sebagai insinyur di industri jasa perminyakan sebelum beralih ke keuangan pada tahun 2000. 

Selama 15 tahun berikutnya, ia bekerja di perusahaan investasi milik negara Danareksa sebagai ekonom, dan akhirnya naik jabatan menjadi direktur utama unit sekuritasnya.

Peran pertama Purbaya di pemerintahan dimulai pada tahun 2015, ketika ia diangkat menjadi Deputi di Kantor Staf Presiden. Ia kemudian berpindah-pindah jabatan di beberapa kementerian sebelum diangkat menjadi Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2020.

Masa jabatannya di LPS seharusnya berakhir pada 23 September tetapi beberapa minggu sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Prabowo Subianto mengangkatnya sebagai menteri keuangan dalam perombakan besar Kabinet.

“Saya kaget. Saya kira saya dikerjai,” ujar Purbaya kepada wartawan di Istana Kepresidenan setelah dilantik, mengingat bagaimana ia menerima kabar tersebut dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Perombakan kabinet ini menyusul protes antipemerintah yang meluas  pada akhir Agustus dan awal September terkait biaya hidup, ketidakpedulian kaum elit terhadap penderitaan warga biasa, dan isu-isu lainnya.